Pihak berwenang Kerajaan Arab Saudi membenarkan adanya distribusi data jemaah haji Indonesia yang tidak tepat, yang menyebabkan kasus segregasi gender.
Namun, kasus pemisahan gender ini bukan kesalahan pihak kerajaan, melainkan kesalahan dari delapan perusahaan Indonesia. Sumber resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, dalam keterangan tertulis kepada SINDO News, Senin (19/5/2025), mengatakan mekanisme penyelenggaraan haji sudah dirancang untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jamaah tanpa diskriminasi.
Sumber tersebut membenarkan adanya kasus tumpang tindih data jemaah haji Indonesia yang berimbas pada pemisahan gender para jemaah.
Menurutnya, itu bukan akibat prosedur dari Arab Saudi, melainkan kesalahan operasional yang dilakukan oleh delapan perusahaan Republik Indonesia (RI) yang bertanggung jawab melayani jemaah haji Indonesia.
Sumber tersebut mencatat bahwa salah satu kesalahan paling signifikan yang menyebabkan masalah bagi jemaah haji Indonesia adalah kegagalan mendistribusikan informasi jemaah haji dengan benar untuk setiap perjalanan sesuai dengan perusahaan penyedia layanan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan jemaah tidak mengetahui lokasi akomodasi mereka dan menghadapi masa tunggu yang lama.
Dia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memperhitungkan hubungan keluarga ketika membentuk kelompok, yang menyebabkan pemisahan beberapa keluarga, selain itu juga terjadi pencampuran nama jemaah dari perusahaan yang berbeda dalam perjalanan yang sama. Selain itu, data akurat yang dibutuhkan tidak diberikan kepada otoritas Arab Saudi sebelum penerbangan berangkat dari Indonesia, yang menghambat pengaturan organisasi tertentu.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengambil langkah resmi awal untuk berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia guna mengatasi tantangan ini, dengan menunjukkan bahwa tim khusus dari pihak Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, laju kemajuan memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk mengelola sisa musim haji secara efektif.
Dia menekankan bahwa mekanisme organisasi haji secara khusus dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jemaah tanpa diskriminasi berbasis gender, sesuai dengan standar transparansi dan disiplin tertinggi.
Sumber tersebut menegaskan bahwa sistem haji di Kerajaan Arab Saudi beroperasi dengan efisiensi tinggi dan tidak ada kendala teknis maupun administratif yang tercatat yang akan menghalangi pihak Indonesia dalam menyelesaikan prosedur bagi para jemaahnya.
Dia menegaskan kembali komitmen Kementerian Haji dan Umrah dan semua lembaga pemerintah Arab Saudi terkait yang terlibat dalam melayani para jemaah untuk memberikan layanan terbaik bagi para tamu di Tempat Suci dan untuk terus berkoordinasi penuh dengan otoritas resmi Indonesia, guna memenuhi aspirasi para jemaah dan memastikan keselamatan serta kenyamanan mereka selama melaksanakan ritual haji.
(Sumber: Sn News // Spotnews.id – Iz)
