Spotnews.id – Pasar halal dunia menawarkan potensi yang sangat besar. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023, nilainya diperkirakan mencapai USD 2,8 triliun pada 2025. Potensi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan, minuman, fesyen, kosmetik, hingga pariwisata. Angka yang menggiurkan ini jangan sampai disia-siakan.
Heri Cahyo Bagus Setiawan (berbatik merah, sebelah kanan) saat menerima cinderamata dari Rektor UHW Perbanas Surabaya dalam acara Seminar Nasional Keuangan dan Perbankan UMKM
UMKM di Jawa Timur pun kini didorong untuk memanfaatkan momentum Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap 12 Agustus sebagai titik awal menembus pasar global.
Ditemui di Surabaya, Selasa (12/8), Heri Cahyo Bagus Setiawan, Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa Jatim memiliki modal kuat untuk menjadi pemain utama di industri halal. “Mayoritas penduduknya muslim dan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Heri, Hari UMKM Nasional yang bertepatan dengan hari lahir Bapak Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, adalah momentum tepat untuk menyatukan kekuatan pelaku usaha. Namun, ia mengingatkan, potensi besar ini belum dioptimalkan secara maksimal.
“Banyak UMKM yang belum memprioritaskan sertifikasi halal dan belum memiliki strategi bisnis yang matang. Selain itu, mindset bahwa produk sudah halal meski tanpa label juga masih menjadi penghambat,” tegasnya.
Heri mengaitkan kondisi ini dengan teori innovation diffusion. Sertifikasi halal sering dianggap rumit dan manfaatnya belum terasa langsung oleh pelaku usaha.
Lantas, bagaimana solusinya? Heri menyarankan pendekatan yang lebih luwes. Misalnya, menggandeng komunitas dan influencer, serta menerapkan strategi halal marketing yang terintegrasi. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar label halal dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar formalitas.
Berkaca pada sukses kampanye batik nasional, Heri mencontohkan, saat UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia, pemerintah langsung mendorong penggunaannya secara masif. “Konsep ini bisa diadaptasi untuk produk halal. Misalnya, kita canangkan ‘Bulan Produk Halal Nasional’,” usulnya.
Heri menegaskan, pengembangan UMKM halal memerlukan sinergi semua pihak. Pemerintah diharapkan mempermudah regulasi dan mempercepat proses sertifikasi halal. Pelaku usaha dapat berperan dengan menerapkan prinsip pemasaran yang sesuai standar halal. Sementara itu, akademisi bisa berkontribusi melalui riset dan pelatihan yang relevan. Peran komunitas juga penting sebagai agen perubahan di tingkat lokal, dan media massa memiliki tanggung jawab membangun kesadaran publik lewat pemberitaan positif.
“Kalau sinergi ini berjalan mulus, Indonesia bukan hanya menjadi pasar halal terbesar, tetapi juga pemain kunci yang disegani di kancah global sebelum 2030,” pungkasnya
(Sumber: Kabarnusantara // Spotnews.id – Us)
