Surabaya,Spotnews.id- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah kembali mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur (Jatim).
Pendalaman tersebut merupakan tindak lanjut dari proses klarifikasi dan pemeriksaan yang telah dilakukan sejak Agustus 2026. Kemenhaj menyatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan haji berjalan sesuai ketentuan sekaligus melindungi hak jemaah.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, mengatakan setiap laporan yang mengindikasikan adanya pelanggaran akan ditindaklanjuti.
“Setiap laporan yang mengindikasikan adanya pelanggaran akan kami tindak lanjuti. Pelimpahan nomor porsi menyangkut hak jemaah dan tidak boleh menjadi ruang untuk transaksi maupun penyalahgunaan,” ujar Harun dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Harun, pengawasan terhadap mekanisme pelimpahan nomor porsi akan terus diperkuat. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Kemenhaj akan memprosesnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, ia menegaskan proses pemeriksaan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Harun menjelaskan, pelimpahan nomor porsi memiliki persyaratan dan pihak penerima yang telah diatur. Karena itu, mekanisme tersebut tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana memperjualbelikan antrean keberangkatan haji.
“Kami ingin memberikan pesan yang jelas bahwa nomor porsi haji bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Negara harus memastikan antrean dan pelayanan haji berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan,” ucapnya.
Dari Tujuh Pelimpahan, Enam Bermasalah
Penanganan dugaan penyimpangan ini sebelumnya dilakukan pada Agustus 2026. Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengumpulkan bahan dan keterangan serta meminta klarifikasi sejumlah pihak yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi pada operasional haji 1447 H/2026 M.
Pemeriksaan kemudian berlangsung pada 14 hingga 18 September 2026. Sebanyak 19 dari sekitar 30 pihak yang teridentifikasi terkait perkara telah dimintai keterangan.
Mereka berasal dari berbagai unsur, antara lain jajaran Kemenhaj di daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), instansi kependudukan, rumah sakit, jemaah, serta keluarga jemaah.
Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Reguler pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ridwan Gaos, yang juga menjadi ketua tim pemeriksaan, mengatakan terdapat tujuh pelimpahan nomor porsi yang menjadi objek pendalaman.
“Dari tujuh pelimpahan nomor porsi yang kami dalami hari ini, terdapat enam pelimpahan yang ditemukan memiliki permasalahan atau ketidaksesuaian data atau dokumen dengan ketentuan,” kata Ridwan.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya indikasi penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam enam permohonan pelimpahan tersebut.
Tim Kemenhaj melakukan pencocokan antara dokumen dan keterangan dari berbagai pihak. Dari proses tersebut ditemukan indikasi bahwa enam permohonan pelimpahan menggunakan data yang diduga tidak sesuai atau tidak benar.
Selain persoalan data dan dokumen, tim juga menemukan indikasi adanya transaksi yang berkaitan dengan pengalihan nomor porsi.
“Kami juga menemukan indikasi adanya transaksi terkait pengalihan nomor porsi tersebut,” jelas Ridwan.
Kemenhaj Lakukan Konfirmasi Silang
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, Kemenhaj meminta keterangan dari jemaah, pihak KBIHU, serta sejumlah instansi yang berkaitan dengan penerbitan maupun validasi dokumen.
Pemeriksaan di antaranya dilakukan terhadap Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya dan Pamekasan. Konfirmasi silang dilakukan untuk memastikan kesesuaian data kependudukan, hubungan keluarga, dokumen pendukung pelimpahan, serta keterangan para pihak.
“Kami melakukan konfirmasi silang karena yang diperiksa bukan hanya satu dokumen. Data kependudukan, hubungan keluarga, dokumen pendukung pelimpahan, keterangan jemaah, hingga pihak-pihak yang membantu proses tersebut harus kami cocokkan agar konstruksi peristiwanya jelas,” ujar Ridwan.
Sejumlah pihak lain masih dijadwalkan untuk dimintai keterangan. Namun, terdapat pihak yang hingga kini belum dapat hadir karena belum berhasil dihubungi dan masih dicari keberadaannya.
Ridwan menegaskan, proses pendalaman masih berlangsung. Karena itu, Kemenhaj belum menyimpulkan pertanggungjawaban masing-masing pihak yang diperiksa.
“Kami bekerja berdasarkan data, dokumen, dan keterangan. Jadi prosesnya harus lengkap. Hasil pemeriksaan inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut berikutnya sesuai kewenangan Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Ridwan.
Dengan masih berlangsungnya pemeriksaan, temuan enam pelimpahan yang bermasalah tersebut merupakan hasil pendalaman sementara, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pihak tertentu.
(Laporan:Tirto.id//Spotnews.id-Rn)
