Sidoarjo,Spotnews.id- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen pemberantasan korupsi juga ditegaskan melalui penerapan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap praktik gratifikasi.
Pesan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. Agenda ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa.
Dalam sambutan Bupati Sidoarjo yang dibacakannya, Ainur Rahman menegaskan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Salah satunya melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.
Ainur Rahman turut mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain itu, enam desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang berlangsung mulai 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset, dan BUMDes.
Hasil evaluasi menunjukkan sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.
Menurut Andjar, sejumlah aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.
“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025.
Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil meraih peringkat pertama. Posisi kedua diraih Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, disusul Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat ketiga.
Sementara peringkat berikutnya secara berurutan diraih Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Bahkan, pada 2027 mendatang, nilainya direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.
“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Melalui GEMA DESA 2026, Pemkab Sidoarjo berharap pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Penguatan pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Laporan:Sidarjo.id-Spotnews.id-Ryn)


