Jakarta,Spotnews.id- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memastikan kebijakan dana cadangan pesangon tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan. Kadin mengusulkan agar pengelolaan dana tersebut memanfaatkan lembaga yang sudah ada, termasuk mempertimbangkan BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan lembaga yang selama ini telah memiliki pengalaman dalam mengelola jaminan sosial sebelum menentukan institusi pengelola dana cadangan pesangon.
“Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?” kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pemanfaatan lembaga yang telah berpengalaman dapat menjadi alternatif untuk membangun mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon yang lebih efektif. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Sarman menjelaskan, dunia usaha selama ini telah menjalankan sejumlah kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan, di antaranya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Oleh karena itu, Kadin berharap ketentuan mengenai dana cadangan pesangon disusun secara terkoordinasi. Dengan demikian, kewajiban baru tersebut tidak menimbulkan beban berlapis bagi perusahaan.
Ia menambahkan, pelaku usaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penyetoran, besaran kewajiban, hingga lembaga yang nantinya bertanggung jawab mengelola dana tersebut.
“Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri,” katanya.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Pasal 253 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.
Adapun program JKP yang selama ini dijalankan melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan bagi pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan.
Meski sama-sama berkaitan dengan perlindungan pekerja saat terjadi PHK, JKP dan dana cadangan pesangon memiliki fungsi berbeda. JKP memberikan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, sedangkan dana cadangan pesangon ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran hak pesangon pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Pemerintah masih menyiapkan peraturan pelaksanaan yang akan mengatur mekanisme pengelolaan serta kewajiban perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11) menyampaikan bahwa penyusunan aturan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan pesangon. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan melalui kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah pekerja. Dengan mekanisme tersebut, perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan kewajiban pembayaran pesangon secara bertahap.
Perbedaan pandangan dan masukan dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menyusun aturan teknis dana cadangan pesangon, sehingga perlindungan hak pekerja tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
(Laporan:Spotnerws.id-RYn)


