SPOTNEWS.id, Malang – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan pembinaan usaha perkebunan tahun 2023, bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Jawa Timur, di Wonosari Malang, Jumat (12/5/2023).
Pada kesempatan ini hadir, Kepala Disbun Jatim, Dr. Ir. Heru Suseno. MT, Ketua GPP Jatim, Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si didampingi beberapa pengurus GPP Jatim, Imam, Imam dan Mashudi, serta Kantor Kanwil BPM Jatim, Eko. Beserta puluhan anggota GPP dan pengusaha perkebunan swasta dan PTPN XII.
Pertemuan ini, bertujuan memberikan pembinaan usaha perkebunan, menyampaikan permasalahan perkebunan hingga solusi untuk mengatasi hal tersebut.
” Menurut saya, problem perlebunan pada tahun 2023, yang pertama adalah indikasi perlambatan program pengembangan pembangunan kebun dan kedua adanya indikasi penjarahan, “ujar Ketua GPP Jatim, KH. Zakki saat menyampaikan materi.
Lebih lanjut, Kyai Zakki yang juga Wakil Ketua Kadin Jatim ini menyampaikan, problem perlambatan program meliputi beberapa hal yang perlu diatasi.
“Permasalahan tersebut terjadi, karena adanya penanganan dampak perubahan iklim, muncul temuan riset komoditas perkebunan hingga dipicu pembangunan kebun yang terintegritas, “kata KH. Zakki.
Sementara, pemicu indikasi penjarahan adalah, pengurusan HGU yang tak kunjung tuntas,terkesat berbelit-belit, prespektif 20% lahan untuk masayarakat, penebangan pohon yang tidak prospektif, regulasi yang memicu konflik hingga disersivikasi tanaman yang belum jelas.
“Permasalahan yang sering terjadi hingga rawan konflik pada kebun adalah penjarahan, indikasi ini yang dikeluhkan pengusaha perkebunan, karena regulasi, aturan hingga pengurusan Hak Guna Usaha yang menggantung, tentu problem ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera di benahi terkait administarasi dan pemberdayaan, “terang Waka III Baznas Jatim.
Lantas, apa yang harus dilakukan saat kondisi perkebunan mengalami permasalahan, tentu dengan cara alternatif dan soluktif.
“Tentunya harus menggerakan keberanian untuk merevolusi tanaman yang tidak produktif, melakukan sinergi keberpihakan rakyat dan pengusaha hingga menggerakan petani berbasis industri, maka dengan cara ini insyaallah permasalahan kebun kita teratasi, ” tuturnya.
Sementara, Kapala Dinas Perkebunan Jatim, Heru Suseno, menambahkan kegiatan ini merupakan menyaring aspirasi pengusaha perkebunan dan petani kebun, terutamanya penanggulangan kemiskinan Jatim.
“Tentu kuta perlu perlu sosialisasi pembentukan UPZ diantaranya gagasan pengentasan kemiskinan, di sekitar perkebunan, ucap Heru
Kata Heru, perpajakan menjadi penting untuk di suport bersama dalam rangka penguatan perkebun di Jatim.
” Perpajakan perlu adanya solusi agar tidak membebani perkebunan dan peningkatan produktifitas komoditas menjadi prioritas utama, di samping penguatan kelembagaan perkebunan utamanya ikhtiar menciptakan iklim konsusif di Jatim, saya berharap kita bisa bersinergi, antara pemerintah dan perkebunan di Jatim, ” pungkas Heru.
Laporan : Irfan/Spotnews Malang
