Opini : Heri Cahyo Bagus Setiawan, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, dan Direktur Utama PT Riset Manajemen Indonesia.
Spotnews.id – Perubahan besar dalam birokrasi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan regulasi atau digitalisasi. Transformasi paling mendasar terletak pada manusianya.
Di tengah arus globalisasi, disrupsi teknologi, dan tekanan pelayanan publik yang semakin kompleks, aparatur sipil negara (ASN) dituntut tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu berinovasi, berpikir kritis, dan bertindak solutif. Di sinilah pentingnya membangun entrepreneurial mindset sebagai pendekatan baru dalam pengembangan SDM ASN.
Entrepreneurial mindset bukan berarti mendorong ASN menjadi pengusaha. Yang dimaksud adalah cara berpikir yang menekankan inisiatif, keberanian menghadapi risiko, kepekaan terhadap peluang, dan komitmen untuk menciptakan nilai tambah.
Mentalitas ini sangat relevan di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), di mana birokrasi dituntut bukan hanya untuk adaptif, tapi juga untuk antisipatif dan transformatif.
Langkah konkret ke arah ini tampak dari apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 16 Juli 2025, dalam seremoni penyerahan SK CPNS dan PPPK kepada 4.172 formasi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pentingnya membangun budaya kerja KIS: Konsisten, Inovatif, Sinergi.
Lebih dari sekadar jargon, Pemprov Jatim juga mengintegrasikan pendekatan pengembangan SDM melalui pelaksanaan Tes DNA Talenta terhadap 34.457 ASN. Tes ini menjadi pijakan awal dalam manajemen talenta berbasis kekuatan alami, bukan sekadar kompetensi administratif.
Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Peter Senge tentang learning organization, di mana organisasi publik menjadi ruang belajar kolektif yang mendorong individu untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab personal.
Entrepreneurial mindset dalam ASN berarti menciptakan lingkungan kerja yang bukan hanya mengandalkan instruksi, tetapi mendorong lahirnya solusi dari bawah ke atas (bottom-up innovation).
Peter Drucker, bapak manajemen modern, bahkan menyebut bahwa entrepreneurship is a discipline and a practice. Dalam birokrasi, ini berarti menjadikan inovasi sebagai bagian dari keseharian ASN: dari cara menyelesaikan persoalan masyarakat hingga merancang kebijakan publik yang berdampak langsung. ASN ditantang menjadi pemecah masalah (problem solver), bukan sekadar pelaksana aturan.
Dalam perspektif psikologi pembelajaran, entrepreneurial mindset senada dengan growth mindset (Carol Dweck), yang memandang kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang melalui proses belajar. ASN yang bermental entrepreneurship tidak alergi terhadap kegagalan, justru menjadikannya bagian dari proses tumbuh.
Namun, membangun mindset seperti ini tidaklah mudah. Budaya birokrasi yang hierarkis, serba prosedural, dan berorientasi pada kepatuhan kerap menghambat ruang inisiatif.
Banyak ASN ragu mengambil langkah inovatif karena takut salah, tidak didukung, atau dinilai menyimpang. Untuk itu, reformasi birokrasi harus menciptakan iklim yang memberi ruang aman bagi inisiatif dan keberanian bereksperimen, bahkan jika hasilnya belum sempurna.
Mendorong entrepreneurial mindset bukan hanya tanggung jawab ASN sebagai individu, tetapi menjadi mandat kelembagaan negara. Perlu ada kebijakan nasional yang menjadikan pola pikir kewirausahaan sebagai komponen integral dalam siklus manajemen ASN; dari proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga promosi jabatan. ASN yang berpikir kreatif dan progresif harus dihargai dan diprioritaskan dalam jalur karier, bukan justru dimarjinalkan.
Beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk mendukung hal ini. Misalnya, integrasi tes potensi kewirausahaan dalam seleksi ASN guna memetakan aspek inisiatif, daya ubah, dan keberanian bereksperimen.
Lalu, pembentukan inkubator inovasi ASN di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar ASN memiliki ruang aman untuk menguji ide-ide baru dengan bimbingan mentor dan dukungan sumber daya.
Selain itu, program magang kepemimpinan inovatif lintas sektor; misalnya dengan dunia usaha, komunitas kreatif, hingga startup teknologi, juga bisa dirancang agar ASN menyerap semangat problem solving lintas batas.
Tak kalah penting, perlu diberikan penghargaan ASN transformator, yaitu ASN yang terbukti memberikan dampak inovatif, bukan sekadar loyal dalam kepatuhan administratif.
Semua upaya tersebut idealnya terorkestrasi dalam satu grand design pengembangan SDM ASN berbasis potensi unggul, sejalan dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Indonesia tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada sektor swasta atau investor global. Birokrasi harus menjadi motor penggerak kemajuan, dalam pelayanan publik, kebijakan berbasis data, dan solusi lintas sektoral.
Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, “Orang yang paling celaka adalah dia yang sibuk mengurusi dunia, namun lalai dari memperbaiki dirinya.” ASN adalah pengelola dunia; mengurus kebijakan, pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.
Maka, membangun entrepreneurial mindset bukan semata pilihan opsional, tetapi menjadi keharusan spiritual dan profesional. ASN tidak cukup hanya sibuk menjaga sistem, tetapi harus terus memperbaiki cara berpikir, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi umat dan bangsa.
(Spotnews.id – Opini // Us)
