SPOTNEWS.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Abudllah Azwar Anas menyebut, banyak program pengentasan kemiskinan di lingkungan kementerian yang menelan anggaran hampir 500 triliun rupiah tak berdampak, bahkan cenderung tidak selaras dengan target yang diprioritaskan. hal ini disampaikan Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya yang dikutip melalui akun YouTube, Sabtu 28 Januari 2023.
Pernyataan Anas tersebut kemudian menuai protes dari beberapa organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Oleh karenanya, Anas memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.
1. Tidak semua anggaran digunakan untuk rapat
Anas menjelaskan tidak semua anggaran 500 triliun yang dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,”ujar Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu, (29/01/2023).
2. Harus lebih tepat sasaran, tidak hanya untuk sekedar kunjungan
Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
“Contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan,”terangnya.
Ia memberi contoh, seperti pekan lalu, Kemenpan menerima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan.
“Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya,” sambung Anas seperti dalam keterangan tertulisnya.
3. Konsultasi online menjadi solusi untuk hemat anggaran
Anas menuturkan strategi untuk menghemat anggaran pengentasan kemiskinan yaitu dengan konsultasi secara online.
“Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” kata dia.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian atau lembaga dan Pemda. “Konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
