Spotnews.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memangkas 53,5%. Dari Rp 436 miliar menjadi Rp 203 miliar.
Hal ini dijelaskan oleh Kepala BPJPH, Haikal Hassan saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu (5/2).
Ia menjelaskan, setelah satu bulan bekerja di tahun 2025 ini, sisa anggaran mereka telah berkurang lagi menjadi Rp 203 miliar.
“Dalam pelaksanaan program anggaran 2025 yang telah berjalan satu bulan ini, badan halal baru dapat merealisasi anggaran. Terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, dan Surat Menteri Keuangan nomor 37 tentang efisiensi belanja, maka ini lah yang terjadi: dari Rp 436 miliar efisiensi Rp 233 miliar,” ucapnya di gedung Parlemen, Jakarta.
“Sehingga, terjadi pemotongan 53,5% dan yang tersisa Rp 203 miliar. Kita bilang alhamdulillah,” sebutnya.
Ia lalu merinci efisiensi anggaran yang dilakukan di dalam tubuh BPJPH.
-
Deputi Bidang Kemitraan: dari Rp 51 miliar menjadi Rp 30 miliar
-
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal: dari Rp 297 miliar menjadi Rp 99 miliar
-
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan: dari Rp 24 miliar menjadi Rp 10,8 miliar
-
Sekretariat Utama: dari Rp 63 miliar, menjadi Rp 53 miliar
“Dan sisa pagu tersebut digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp 20 miliar,” jelas Haikal.
Haikal menjelaskan, bahwa dampak efisiensi ini akan sangat dirasakan masyarakat.
“Karena dari awal kami sudah menginformasikan kepada UMKM 1.200.000 pelaku usaha dan karena pemotongan ini lah telah terpangkas 850 sertifikat halal, sehingga tersisa 350 halal,” ucapnya.
“Nah ini yang paling riskan, tapi ini insyaallah kita bisa lalui pak,” tambahnya.
Namun, Haikal menyebut mendukung instruksi presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran ini.
“Badan halal sangat mendukung langkah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait efisiensi karena memang ini yang mesti kita lakukan,” pungkasnya.
(Sumber: BPJH // Spotnews.id – iz)
