Opini : Heri Cahyo Bagus Setiawan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya; Direktur Utama PT Riset Manajemen Indonesia
Spotnews.id –Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan pilar utama ketahanan nasional. Pesan ini menandai perubahan paradigma pembangunan pertanian Indonesia, yang kini tidak hanya berfokus pada swasembada, melainkan juga kemandirian dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik.
Dalam kerangka manajemen strategis, kedaulatan pangan dilihat sebagai upaya membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut lebih dari sekadar peningkatan produksi; pembangunan ekosistem agribisnis yang adaptif, inovatif, efisien, dan beretika menjadi kunci. Transformasi sektor pertanian menuju hilirisasi, digitalisasi, dan penciptaan pasar global yang adil diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun, perjalanan menuju finalisasi pertanian tidak lepas dari risiko besar. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian panen dan meningkatnya serangan hama, sementara ketergantungan pada impor pangan strategis menimbulkan kerentanan harga. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian dan menurunnya regenerasi petani mengancam keberlanjutan sektor ini.
Untuk itu, pemerintah diharapkan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang terukur, seperti penggunaan prediksi iklim berbasis data, diversifikasi pangan, dan kebijakan perlindungan bagi petani kecil. Dukungan teknologi digital dan kewirausahaan agribisnis juga menjadi solusi penting. Penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan, drone, sensor tanah, hingga blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok pangan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mengubah wajah pertanian dari aktivitas subsisten menjadi bisnis strategis yang melahirkan agripreneur—petani-pengusaha yang menguasai seluruh rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir. Inovasi ini tidak hanya akan memperkuat daya saing nasional, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk berkarir di sektor pertanian.
Selain aspek teknologi dan kewirausahaan, pembangunan pertanian harus berlandaskan etika baru yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan kemandirian. Perspektif maqashid syariah yang mengedepankan perlindungan kehidupan dan kekayaan menjadi pijakan moral dalam memastikan pangan yang cukup, sehat, dan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo mengajak semua pihak, termasuk perguruan tinggi, pesantren, dan komunitas lokal, untuk bersinergi dalam menjadikan kedaulatan pangan sebagai gerakan kolektif. Dengan langkah strategis dan visioner, Indonesia diyakini mampu mewujudkan pertanian yang berdaulat, yang akan menjadi fondasi kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
(Sumber: Kabarnusantara // CC : Uus – Spotnews.id )
