SPOTNEWS.id, Tuban – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui impor beras 2 juta ton sampai akhir 2023. Impor beras itu mendapat kritik karena volumenya mencapai jutaan ton dan dilakukan di tengah musim panen raya sehingga berpotensi menurunkan harga jual beras petani. Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah tetap melakukan impor beras 2 juta ton tersebut.
“Karena kemungkinan akan ada yang namanya el nino, kering panjang,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai tanam padi bersama petani di Tuban, Jawa Timur, Kamis, 6 April 2023.
Menurut Jokowi, karena pertimbangan potensi kekeringan panjang itu maka Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan beras. “Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung karena mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya tidak ada. Ini yang kami hindari,” ujar Jokowi.
Sebab, kata Jokowi, el nino ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara produsen beras tersebut. Jokowi yakin langkah impor beras 2 juta ton ini tidak akan mengganggu harga gabang petani. “Datangnya juga bertahap,” kata Jokowi.
Keputusan impor ini sudah disetujui pada akhir Maret lalu. Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023.
Keputusan impor beras 2 juta ton ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Koperasi dan UKM pada Senin, 27 Maret 2023, Zulkifli Hasan mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama Kementerian dan lembaga terkait.
“Sudah diputuskan di Ratas (rapat terbatas),” ujar Zulkifli Hasan.
Adapun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, beras impor ini juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.
Beras impor itu, kata Arief, juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Arief berujar pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan ini juga telah memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik atau good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023” ujar Arief dalam surat tersebut.
Sementara pertengahan Februari lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah melapor ke Jokowi bahwa mulai Februari hingga Maret, proses panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Laporan disampaikan politikus Partai NasDem tersebut setelah beberapa waktu lalu Jokowi menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Syahrul, total luas panen raya pada Februari kurang lebih 1 juta hektare. Lalu pada Maret mencapai 1,8 juta hektar. Sehingga, puncak-puncak panen akan terjadi Maret hingga April nanti.
“Semua berjalan dan produktivitas menurut data BPS, semua sesuai dengan apa yang teranalisis oleh kami,” kata Syahrul usai dipanggil Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2023.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR, Sudin mempertanyakan anggaran impor beras yang direncanakan pemerintah sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Menurut Sudin, jangan sampai Bulog terus menerus menambah utang kepada Himbara yang sudah menggunung.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengakui utang Bulog sampai saat ini masih besar. “(Utang Bulog besar) iya, iya kalau itu iya. Rp 7 triliun utang Bulog sekarang,” ujar Buwas saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan pada Senin, 3 April 2023.
Kendati demikian, Buwas menilai kondisi tersebut tak masalah. Pasalnya, menurut dia, utang akan langsung dibayarkan ketika beras impor sudah disalurkan ke pasar. Walaupun pinjam uang, tuturnya, masalah bisa langsung selesai karena segera dibayarkan.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton di masa panen raya saat ini adalah keputusan yang pahit.
“Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun,” kata Khudori melalui keterangannya, Senin, 27 Maret 2023.
Menurutnya, kebijakan untuk impor beras ini dilematis. Di satu sisi, saat ini petani sedang menikmati harga gabah tinggi di masa panen raya. Biasanya, saat panen raya harga gabah anjlok. Di sisi lain, tingginya harga harga gabah membuat Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. “Amat kecil,” ujar Khudori. (*)
