Spotnews.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengambil alih Gaza. Dia kemudian menginginkan memindahkan seluruh warga Palestina di sana.
“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana,” kata Trump kepada wartawan usai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.
“Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu,” sambung Trump.
Trump mengeklaim telah mendapat persetujuan dari pemimpin Timur Tengah terkait rencananya untuk mengambil alih Jalur Gaza.
Menurut Trump, rencananya ini akan membuat Gaza menjadi Riviera-nya Timur Tengah. Riviera terletak di pesisir Mediterania antara Cannes di Prancis dan La Spezia di Italia. “Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” kata Trump. Trump juga kemungkinan akan segera mengunjungi Gaza.
“Gaza tidak boleh melalui proses pembangunan kembali dan diduduki oleh orang-orang yang sama yang telah tinggal di sana dan meninggal di sana, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan di sana,” tuturnya.
Dikecam Hamas Ditolak Warga Palestina
Rencana Trump tersebut mendapat kecaman dari Hamas. Dikutip dari Reuters, Hamas mengatakan rencana Trump itu sama saja dengan mengusir warga Palestina dari tanah airnya.
“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena warga Gaza tidak akan mengizinkan rencana itu terlaksana,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, Rabu (5/2).
Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga terang-terangan menolak rencana Trump tersebut.
“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina keluar dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP.
“Hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan,” sambung dia.
Penolakan Presiden Abbas juga sudah sejalan dengan yang diinginkan warga Palestina. Salah satu warga Palestina bahkan berpikir bahwa Trump mengira Gaza adalah tumpukan sampah.
Bagi warga Palestina, percobaan apa pun yang memaksa mereka keluar dari Gaza akan membangkitkan kembali memori gelap Nakba. Nakba adalah peristiwa penggusuran massal warga Palestina di masa pembentukan Israel pada 1948.
Mesir dan Indonesia Menolak
Meski Trump mengatakan rencananya merelokasi Gaza mendapat dukungan dari “kepemimpinan tertinggi” di Timur Tengah, tapi Mesir memastikan negaranya menolak rencana tersebut.
Mesir menegaskan rekonstruksi Jalur Gaza harus dilakukan tanpa pemindahan warga Palestina.
Indonesia juga memiliki sikap yang sama dengan Mesir. Indonesia menolak segala upaya pemindahan paksa warga Palestina atau perubahan komposisi demografis di Wilayah Pendudukan Palestina. “Tindakan semacam itu [memindahkan warga Palestina] akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tulis Kemlu RI dalam unggahan di X.
Indonesia pun menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka. “Satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah menyelesaikan akar konflik: Pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina,” tutup pernyataan Kemlu.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juhana dalam program DipTalk kumparan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparanGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan rencana Trump absurd dan harus dikecam. Ia menilai rencana itu berpotensi menghapus hak rakyat Palestina dan melanggar hukum internasional.
“Ide absurd ini harus ditolak oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Palestina berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya, sementara proposal Trump justru sebaliknya,” kata Hikmahanto.
Menurutnya, rencana ini bukan sekadar pembangunan ulang Gaza, tetapi bentuk paksaan agar warga Palestina meninggalkan wilayah mereka. Dengan mengosongkan Gaza, Israel bisa memperluas pemukiman dan menghilangkan kendali Hamas.
“Jika rakyat Palestina dipaksa keluar, bukan tidak mungkin Israel akan membuka pemukiman baru bagi warganya di Gaza. Tanah Palestina pun akan semakin hilang,” ujarnya. Dari sisi hukum, Hikmahanto menyebut rencana ini bisa dikategorikan sebagai penghilangan etnis (ethnic cleansing) karena melibatkan pemindahan paksa penduduk.
(Sumber: Breakingnews // Spotnews.id – Iz)
