Spotnews.id- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa impor gas liquified petroleum gas (LPG) menyebabkan kerugian besar bagi devisa negara. Berdasarkan data, Indonesia kehilangan devisa hingga Rp 63,5 triliun akibat tingginya volume impor LPG.
Menurut Bahlil, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya menyumbang 1,7 juta ton. “Industri LPG kita (Produksi) hanya 1,7 juta ton selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 – 7 juta ton,” kata Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Data impor LPG tahun 2023 menunjukkan bahwa produksi nasional LPG berada di angka 1,98 juta metrik ton, sementara impor mencapai 6,9 juta ton. Dengan asumsi harga LPG sebesar US$ 580 per ton dan kurs Rp 16.000 per US$, kerugian devisa negara akibat impor ini mencapai Rp63,5 triliun.
Bahlil menegaskan, pemerintah telah merencanakan pembangunan industri gas nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. “Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina saya hitung ada 1,5 – 1,2 juta ton yang bisa kita lakukan,” kata Bahlil.
Selain itu pemerintah juga mau membangun jaringan gas ke rumah tangga. Melihat saat ini pembangunannya masih sangat minim. Di jawa Timur baru 6%, di Jawa Barat 4%, dan Jawa Tengah 2%.
Menurut eks Menteri Investasi ini, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membangun pipa jaringan gas. Supaya masyarakat bisa membeli gas yang lebih murah.
“Jargas ini harus kita buat, kalau tidak nanti kita impor lagi, impor lagi, mati dengan impor kita. Saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus bisa lakukan berdiri di kaki sendiri untuk mengelola SDA kita. itu mazhab saya,” katanya.
Bahlil juga mengatakan biaya subsidi pemerintah untuk LPG mencapai Rp 60 – 80 triliun per tahun. Itu merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah supaya bisa memberikan harga gas yang murah.
“itu subsidi kita karena sejak 2006 – 2007 harga gas itu gak pernah dinaikan. harga gas sekarang per kilo Rp 18.000, tapi kita rakyat beli tidak lebih dari Rp 6.000- Rp 5.700 (per kilogram), kalau nambah nambah dikit itu ada gerakan tambahan lah,” paparnya
Laporan:BI//Spotnews.id-Ryn)
