Spotnews.id – rKabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat penanganan HIV/AIDS melalui Rapat Koordinasi Stakeholder yang diselenggarakan di Hotel Aston Mojokerto, Kamis (11/6/2026). Kegiatan yang digagas oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam menghadapi tantangan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu.
Rapat koordinasi dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Bappeda, Dinas Kesehatan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum CSR, BAZNAS Kabupaten Mojokerto, organisasi sosial, serta lembaga pendamping yang selama ini berkontribusi dalam upaya penanganan HIV/AIDS.
Agenda diawali dengan pemaparan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mengenai perkembangan kasus serta kondisi terkini HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, Bappeda memaparkan arah kebijakan daerah dan peluang dukungan pembiayaan melalui APBD sebagai bagian dari penguatan program penanggulangan HIV/AIDS yang berkesinambungan.
Dalam sesi berikutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Hj. Shofiyah Hanak Al Barra, menekankan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan HIV/AIDS sekaligus memberikan pendampingan kepada penyintas.
“Keluarga merupakan benteng pertama dalam membangun kesadaran, pencegahan, dan pendampingan. Karena itu, PKK siap mengambil peran dalam edukasi masyarakat, mengurangi stigma, serta mendorong lingkungan yang lebih peduli dan inklusif bagi saudara-saudara kita yang terdampak HIV/AIDS,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“BAZNAS memandang bahwa penanganan HIV/AIDS memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain edukasi dan layanan kesehatan, perlu ada perhatian terhadap aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang terdampak. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan dunia usaha, kami siap mendukung berbagai program kemaslahatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat,” ungkapnya.
Sepanjang kegiatan, peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai rekomendasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama meliputi peningkatan edukasi masyarakat, penguatan akses layanan kesehatan, pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap penyintas HIV/AIDS, serta pengembangan dukungan pendanaan dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi kelompok rentan.
Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama sebagai wujud keseriusan dalam memperkuat sinergi penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Mojokerto. Penandatanganan tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanganan HIV/AIDS yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.






