Surabaya,Spotnews.id- Menyikapi tuntutan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terkait usulan kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram, Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Timur menyampaikan keprihatinan sekaligus dukungan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha.
Ketua GPP Jawa Timur, Dr. Muhammad Zakki, M.Si., menegaskan bahwa GPP Jatim memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor perkebunan, ketahanan pangan, serta keberlangsungan dunia usaha nasional.
“Kami memahami aspirasi para petani tebu. Kenaikan biaya produksi memang nyata dirasakan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga pangan dan keberlangsungan industri berbasis gula. Karena itu, solusi yang diambil harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak (win-win solution),” ujar Dr. Muhammad Zakki, M.Si.
Menurut Zakki, kesejahteraan petani merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan pangan nasional. Namun demikian, kebijakan penyesuaian HPP juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap industri pengolahan, pelaku usaha, dan daya beli masyarakat.
Sebagai bentuk kontribusi dalam mencari solusi, GPP Jawa Timur mengajukan tiga rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Pertama, membentuk Tim Teknis Bersama yang melibatkan APTRI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta perwakilan pelaku industri untuk melakukan penghitungan ulang komponen Harga Pokok Pembelian (HPP) gula secara transparan, objektif, dan berbasis data.
Kedua, pemerintah diharapkan memberikan bantuan langsung yang tepat sasaran kepada petani tebu melalui subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, kemudahan akses pembiayaan, maupun insentif fiskal. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi beban biaya produksi petani tanpa harus langsung membebani harga gula konsumsi di masyarakat.
Ketiga, GPP Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga iklim usaha nasional dengan mengedepankan dialog serta musyawarah. Organisasi tersebut berharap setiap aspirasi dapat disampaikan secara kondusif sehingga aktivitas investasi, produksi, dan rantai pasok gula nasional tetap berjalan dengan baik.
“GPP percaya pemerintah hadir untuk melindungi petani sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara asosiasi petani, pelaku usaha, dan pemerintah agar ditemukan titik temu terbaik yang menguntungkan semua pihak,” tegas Zakki.
GPP Jawa Timur berharap pemerintah segera memfasilitasi forum dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu, menjaga stabilitas harga gula, memperkuat industri nasional, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha dan pelaku usaha di sektor perkebunan, GPP Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, petani, dan dunia usaha.
(Laporan:Spotnews.id-RYn)
