SPOTNEWS.id, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kemensos, Salemba, Selasa (23/5/2023).
Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan pengelola anggaran.
Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Meski demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat.
“Jadi, kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa, itu ya,” kata Risma
Ketika memberikan penjelasan kepada awak media, Risma menyebut, sempat ada informasi jika kasus korupsi bansos pada 2020-2021 itu melibatkan staf di kantor pusat Kemensos. Mendapat kabar itu, Risma pun memilih langsung memutasi staf terkait dari kantor pusat tanpa kendali peran pengelolaan uang.
“Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya nonjob-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu,” ujar dia.
Menyoal kebijakan rotasi, menurut Risma, hal itu dilakukan agar staf yang diduga terlibat tidak lagi memegang peran strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai. Dengan demikian, staf Kemensos tersebut bisa fokus dengan kasus yang menjeratnya.
“Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya. Saya gak tahu kalau setelah itu dia insaf atau tidak. Tapi, yang jelas saya butuh aman,” ujar Risma.
Ditanya siapa atau kapan staf terkait yang dimutasi atau nonjob, eks wali kota Surabaya itu enggan menjawabnya. Dalam penjelasannya, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim antirasuah itu saat Risma sedang rapat bersama staf. (*)
