SPOTNEWS.ID, Surabaya, Jatim – Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan Kementerian Investasi BKPM Jakarta, Jumat, 02/09/2022 di Vasa Hotel Surabaya.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan, Rakorda Jatim di sektor perkebunan mengusung tema Hilirisasi Investasi Road Map Jatim di sektor Perkebunan. “Tema itu adalah bagian dari kepedulian Kadin Jawa Timur, menciptakan iklim kondusif di sektor perkebunan. Penguatan hilirisasi investasi di sektor tersebut menjadi keniscayaan. Ekonomi bangkit, pasca pandemi diperlukan penguatan tersebut, “terangnya
Di samping menciptakan iklim investasi yang kondusif dan nyaman. Tentu semua di lakukan dengan menginventarisir potensi perkebunan dan dinamika-dinamikanya, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang berkembang. Kita melibatkan berbagai kompenen, di antaranya dengan kementerian investasi BKPM bersama-sama membangun road map hilirisasi investasi di sektor perkebunan tersebut.
Integrasi hulu dan hilir menjadi sebuah menu diskusi di Rakorda Jatim. Menyajikan banyak pilihan untuk menciptakan performance dan iklim perkebunan yg baik. Tidak akan terbuka, jika tak melakukan pemapingan (road map). Hulurisasi dan hilirisasi di sektor tersebut menjadi hal yang penting guna mendongkrak di sektor perkebunan.
Tentu dengan memperhatikan kearifan lokal yang berkembang. Ini menjadi sebuah titik penguatan kelembagaan perkebunan. Road map di buka dan menjadi guidance para pengambil kebijakan di sektor tersebut, ” kata Dr. KH. Muhammad Zakki, Pengurus Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur usai menjadi narasumer pada Rakorda tersebut.
Masih menurut Kyai Zakki, yang juga sebagai ketua GPP (Gabungan Perusahaan Perkebunan) Jawa Timur mengatakan, “Investasi di sektor perkebunan menjadi sebuah pilihan. Tentu, harus di kuatkan kelembagaan atau regulasi yang membuat kenyamanan usaha, misalnya, Ganguan Usaha Perkebunan (GUP), indikasi maraknya penjarahan kebun oleh LSM yang bergerak secara sistemik dengan “mengatasnakan petani,” menjadi tantangan usaha perkebunan ke depan.
Saatnya pemertintah mengambil tindakan tegas dengan mengedepankan prinsip law inforcecement, profesional dan tidak ragu2 melakukan action. Membuka cluster-cluster unggulan pada komoditas perkebunan. Percepatan dan penyederhanaan birokrasi ketika investor melakukan perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) menjadi penting untuk merangsang insvestasi di sektor perkebunan.
Pendekatan “Anti Pasar” harus berubah menjadi pendekatan yang berorientasi pasar. Pengaturan tata kelola pupuk subsidi juga penting dicermati. Gagasan penghapusan subsidi dengan mengkonversi di kelembagaan petani patut didiskusikan, misalnya, menaikkan harga gabah atau lainnya, “tutup Kyai Zakki, yang juga Pengasuh Pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo. (Lik)
 |
BalasTeruskan
|
